SMA NEGERI UREI FAISEI


web widgets

Minggu, 20 April 2014

Wapres Dijadwalkan Buka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2014

Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono, dijadwalkan hadir pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Ainun Na’im pada konferensi pers RNPK 2014 di Jakarta, Senin (3/3/2014).
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) akan selenggarakan  pada 5-7 Maret 2014, di Jakarta. RNPK 2014 yang bertemakan “Evaluasi Kinerja Kemdikbud Tahun 2010-2014 dan Penuntasan Implementasi Kurikulum 2013” ini akan diikuti  sekitar 1000 peserta.
“Wapres akan hadir dan memberikan arahan,” katanya. Na’im mengatakan, Wapres akan hadir di hari kedua Kamis, (6/03/2014). Sehari sebelumnya, Rabu (5/03) pada pukul 16.00 WIB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, akan memberikan arahan.
Selanjutnya, ungkap Na’im, pada hari pertama akan ada pembahasan-pembahasan, misalnya koordinasi dalam memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), penyediaan buku berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum 2013, pelatihan guru, persiapan Ujian Nasional, pembangunan dibidang kebudayaan, serta tata kelola pendidikan dan kebudayaan, termasuk penuntasan pengelolaan sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri.
Di hari kedua, Rabu (05/03/2014), Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, juga dijadwalkan hadir untuk menyampaikan paparan. Mengapa Mendagri diundang dan memberikan paparan? Na’im menjelaskan, posisi Kemdagri sangat strategis untuk meberikan arahan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan dan pembangunan pendidikan.
“Sekitar dua bulan yang lalu,  sudah dikeluarkan surat edaran bersama Mendikbud dan Mendagri terkait dengan pelaksanaan ujian nasional dan implementasi kurikulum 2013,” katanya. Na’im mengatakan, dalam paparannya nanti, Mendagri akan menjelaskan pentingnya surat edaran bersama ini dilaksanakan oleh daerah.
Setelah paparan dari Mendagri juga akan ada acara penandatanganan kontrak kinerja antara Mendikbud dengan para pejabat eselon satu, dan para pejabat eselon satu dengan para unit kerja dibawahnya. Akan ada juga acara penandatangan MoU dengan berbagai lembaga, misalnya dengan Kwartir Nasional (Kwarnas) gerakan pramuka, Bawaslu, dan sebagainya. (Seno Hartono)

Sumber: kemdikbud.go.id

Panduan PPDB 2020